Masalah sampah plastik di Indonesia terus meningkat seiring tingginya konsumsi produk kemasan. Sistem pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada tahap akhir tidak lagi cukup untuk mengatasi tantangan ini. Karena itu, diperlukan pendekatan yang melibatkan tanggung jawab produsen terhadap dampak produk mereka setelah digunakan.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu konsep yang banyak diterapkan secara global adalah Extended Producer Responsibility (EPR)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Pengelolaan sampah plastik di Indonesia sangat sulit. Dengan jumlah jutaan ton sampah yang dihasilkan setiap tahun, sistem pengelolaan sampah tradisional tidak lagi memadai. Konsep Extended Producer Responsibility (EPR), sebuah pendekatan yang melihat produsen sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penghasil produk, menjadi penting di sini.<\/p>\n\n\n\n Extended Producer Responsibility (EPR) adalah kebijakan lingkungan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk, termasuk tahap pasca konsumsi. Dengan kata lain, tanggung jawab produsen tidak berakhir saat produk dijual, tetapi berlanjut hingga pengelolaan limbahnya. Secara global, EPR dirancang untuk : <\/p>\n\n\n\n Pendekatan ini terbukti efektif dalam berbagai studi internasional dan menjadi strategis penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan<\/p>\n\n\n\n Di Indonesia, implementasi EPR diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi ini mewajibkan produsen untuk : <\/p>\n\n\n\n Target nasional adalah pengurangan sampah sebesar tiga puluh persen pada tahun 2029. Namun, implementasi lapangan menghadapi masalah seperti kesiapan infrastruktur dan tingkat kepatuhan bisnis. Menurut beberapa penelitian, keberhasilan EPR bergantung pada harmonisasi elemen hukum dan ekonomi. Tanpa sistem yang terukur dan transparan, target pengurangan akan sulit dicapai.<\/p>\n\n\n\n Beberapa tantangan utama EPR di indonesia meliputi : <\/p>\n\n\n\nApa itu Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Memahami Konsep Extended Producer Responsibility (EPR)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
Regulasi EPR di Indonesia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
Tantangan Implementasi EPR<\/strong><\/h2>\n\n\n\n