Transformasi Ekonomi Hijau: Jalan Keluar dari Krisis Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Indonesia
Di tengah pesatnya pertumbuhan Ibu Kota Jakarta, tantangan dalam sistem pengelolaan sampah semakin mendesak untuk diatasi. Sayangnya, kesadaran akan masalah ini masih belum merata, baik di kalangan pemangku kepentingan maupun masyarakat—sehingga urgensi penyelesaiannya sering terabaikan.
Pada sebuah ajang forum tahunan, Indonesia Corporate Sustainability Outlook 2025 yang diselenggarakan oleh Olahkarsa bekerja sama dengan S&P Global Sustainable, CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano (Sano), menyampaikan keresahannya terkait maraknya praktik pengelolaan sampah ilegal di Jakarta. Ia menekankan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menghambat upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan bertanggung jawab.
Realita Kejahatan Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Indonesia
Ada banyak faktor yang membuat sistem pengelolaan sampah di Indonesia tak kunjung mengalami kemajuan. Salah satunya adalah maraknya Tempat Pembuangan Sampah ilegal yang diinisiasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam paparannya, Bijaksana Junerosano menyoroti Tempat Pembuangan Sampah ilegal di Cilincing, Jakarta Utara, sebagai contoh nyata fasilitas yang berdiri di tengah padatnya pemukiman warga.
Ilustrasi yang ditampilkan menunjukkan tumpukan sampah yang tidak diolah, bahkan sebagian dibakar oleh pengelola Tempat Pembuangan Sampah tersebut. Sampah yang menumpuk di lokasi ini diduga berasal dari berbagai sumber, mulai dari kawasan permukiman, hotel, hingga area komersial di Jakarta. Ironisnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain yang menghadapi masalah Tempat Pembuangan Sampah ilegal dengan pola yang sama.
Alasan Maraknya Tempat Pembuangan Sampah Ilegal Di Berbagai Kota di Indonesia
Ada banyak faktor yang menjadikan munculnya masalah ini belum menemukan titik tengah solusinya. Salah satu diantaranya adalah penegakan hukum yang lemah sehingga membuat para oknum-oknum menormalisasi pelanggaran. Gagalnya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan terstruktur. Beberapa poin diantaranya yakni :
1. Tidak hadirnya sistem pengelolaan yang holistik dan enforceable
2. Standar dan peraturan ada (UU 18/2008, SKKNI, dll), namun tidak diterapkan
3. Sering hanya mengandalkan grant / donor, bukan membangun sistem yang permanen
Akibatnya?
Kekacauan sistem pengelolaan sampah pun tidak bisa dihindari di lapangan. Seperti :
- Pengangkutan tak berizin bebas beroperasi
Banyaknya operasional pengangkutan sampah yang beroperasi di malam hari dan membuang sampah yang diambilnya ke sembarang tempat tanpa ada pengawasan - Penimbul sampah bebas buang tanpa tanggung jawab ke berbagai tempat, yang penting murah meriah seperti dibakar, buang ke sungai hingga ditimbun di tempat tak berizin.
- Tidak ada pengawasan dan sanksi
Faktor lain yang menyebabkan hal ini kian marak adalah banyaknya demand dari para perusahaan-perusahaan komersial hingga masyarakat yang menormalisasikan kekacauan sistem pengelolaan sampah ini demi mendapatkan harga layanan pembuangan sampah yang lebih murah. Demand atau permintaan ini bak buah simalakama. Dapat harga murah, namun tanpa sadar bahaya resiko rusaknya lingkungan dan sumber daya alam sekitar mengintai di masa depan.
Siapa, kenapa dan apa motif utama pelanggaran Tempat Pembuangan Sampah Ilegal ini?
Dalam diskusi forum ini, Bijaksana Junerosano menyampaikan mulai dari pelaku informal hingga formal ditemui ada yang melanggar regulasi ini. Dan ada 3 motif utama dan karakter dari para pelanggar regulasi ini, diantaranya :
- Survival
Pada motif ini, umumnya berasal dari sektor informal seperti masyarakat yang mencari nafkah dari bisnis persampahan tanpa memahami regulasi yang ada. - Opportunistic
Memahami regulasi namun mengambil kesempatan dari celah regulasi yang dibiarkan terbuka. Pelanggar pada motif ini membiarkan para penghasil sampah membayar lebih murah demi meraup untung sebanyak-banyaknya dan tidak sadar merusak lingkungan - Kriminal
Secara sadar merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak dari aktivitasnya dan tetap membiarkannya
Lantas, Sistem Pengelolaan Sampah Harusnya seperti Apa?
Sistem pengelolaan sampah yang ideal harus dirancang secara terintegrasi dan melibatkan peran ahli di bidangnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan—mulai dari sumber timbulan sampah hingga pengolahan akhir—dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Setidaknya, terdapat enam prinsip dasar yang perlu diterapkan:
- Memiliki standar yang jelas – Proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan harus mengikuti acuan teknis yang baku.
- Berbasis perizinan yang ketat – Semua pengelola wajib memiliki izin resmi untuk mencegah praktik ilegal.
- Memiliki sistem monitoring dan evaluasi – Pemantauan berkala memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan masalah dapat segera diatasi.
- Dilengkapi skema tarif yang berkeadilan – Biaya layanan harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan manfaat yang diterima masyarakat.
- Berbasis prinsip Usaha Pelayanan Publik – Prioritas utama adalah memberikan manfaat bagi publik, bukan sekadar mengejar keuntungan.
- Dikelola oleh pihak yang kompeten – Baik dari BLUD, BUMD, maupun pihak swasta yang memiliki integritas dan kapasitas memadai.
Penerapan prinsip-prinsip ini akan menjadi pondasi penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu menjawab tantangan, sekaligus mencegah munculnya praktik-praktik seperti TPA ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Perhitungan Ideal Skema Biaya Pengangkutan Pengelola Sampah Yang Patuh Regulasi
Salah satu faktor yang menghambat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang optimal adalah kesenjangan antara biaya ideal dan kesediaan membayar oleh pengguna layanan—baik dari sektor rumah tangga maupun komersial.
Berdasarkan studi kasus Waste4Change, perhitungan biaya ideal untuk layanan pengelolaan sampah rumah tangga adalah Rp60.000 per rumah per bulan. Dengan tarif tersebut, persoalan sampah dapat dikelola secara tuntas dan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, banyak rumah mewah enggan membayar lebih dari Rp35.000 per bulan, jumlah yang setara dengan hanya sekali ngopi di kafe atau dua kali menonton bioskop.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor komersial. Beberapa hotel skala kecil di Jakarta hanya membayar Rp3–5 juta per bulan untuk layanan pengangkutan sampah harian. Padahal, perhitungan operasional yang compliant dan responsible menurut Waste4Change membutuhkan biaya Rp10–15 juta per bulan.
Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang memenuhi standar, sekaligus menunjukkan perlunya edukasi dan kebijakan tarif yang lebih adil demi kelestarian lingkungan melalui prinsip polluter pay principle yang harus dikaji lebih dalam pada pembuatan regulasi.
Penutup: Sudahkah Kita Membayar Tanggung Jawab Kita?
Setiap hari, kita membuang sampah, kadang tanpa sempat memikirkan ke mana perginya, siapa yang mengurusnya, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelolanya dengan benar. Sampah itu tidak menghilang begitu saja; ia berpindah tangan, meninggalkan jejak yang, jika tidak diurus dengan baik, akan kembali kepada kita dalam bentuk polusi, banjir, atau bahkan krisis kesehatan.
Polluter Pay Principle mengingatkan kita: semakin banyak kita menghasilkan sampah, semakin besar tanggung jawab yang harus kita pikul—dan biaya yang layak kita bayarkan.
Pertanyaannya, sudahkah biaya yang kita keluarkan hari ini mencerminkan rasa tanggung jawab itu? Atau justru jauh di bawah nilai yang sebenarnya dibutuhkan?
Bayangkan jika setiap rumah, setiap bisnis, menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas. Kita akan melihat jalan-jalan yang bersih, udara yang segar, dan sungai yang kembali jernih. Itu bukan mimpi, tapi bisa diwujudkan dengan komitmen yang nyata.
Di Waste4Change, kami percaya pengelolaan sampah bukan sekadar layanan, tapi kemitraan untuk menjaga masa depan. Setiap rupiah yang Anda keluarkan adalah investasi untuk memastikan bumi ini tetap layak huni, untuk Anda, anak-anak Anda, dan generasi seterusnya.
Jadi, mari bertanya pada diri sendiri: Apakah saya sudah membayar harga yang pantas untuk tanggung jawab saya terhadap bumi ini?
Karena jawabannya akan menentukan kondisi lingkungan masa depan kita untuk kita dan anak serta cucu di masa mendatang.
________________________
Untuk informasi lebih lanjut mengenai solusi pengelolaan sampah komersial bersama Waste4Change, silakan hubungi contact@waste4change.com
________________________
Bagi Anda yang ingin menyimak kembali rekaman seminar secara menyeluruh, silakan klik tautan berikut:
- Rekaman Seminar via Youtube: Link video
- Unduh materi seminar 1 : unduh dokumen
- Unduh materi seminar 2 : unduh dokumen
