Pro Kontra Percepatan Pembangunan Waste to Energy PLTSa di Indonesia

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia bisa dibilang mengalami banyak perkembangan. Salah satunya dapat dilihat melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan atau biasa disebut PLTSa. 

waste to energy di indonesia
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah sebagai salah solusi penanganan sampah [Sumber: Business News]

PLTSa merupakan salah satu bentuk usaha konkrit pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah dengan melihat peluang untuk memasok kebutuhan energi terbarukan. Selain itu, PLTSa merupakan bentuk waste to energy (WtE) yang dinilai mampu secara efisien memulihkan timbulan sampah yang cukup tinggi di TPA di Indonesia.

PP No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 menentukan upaya pembentukan PLTSa pada 12 kota dan provinsi terpilih di Indonesia. Saat ini dari 12 kota terpilih, baru 1 kota yang mendirikan PLTSa, yaitu kota Surabaya.

PLTSa Benowo yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2021 lalu, menjadi PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia. Sebanyak 1.000 ton sampah diolah setiap harinya di sini. Dari pengolahan sampah tersebut, dihasilkan energi listrik dengan kapasitas 12 MW.

Lalu bagaimana dengan kota lainnya?

Kota-kota lain seperti Jakarta dan Solo sudah menyelesaikan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Untuk Kota Palembang dan Tangerang saat ini dalam status sudah mendapatkan pengembang. Sedangkan Kota Bandung sedang dalam proses lelang. Terakhir di Manado, Makassar, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan dan Bekasi progresnya masih berada di persiapan lelang, pre-feasibility study serta penyusunan OBC/FBC.

Setiap PLTSa direncanakan untuk menghasilkan produk akhir berupa energi listrik yang akan dijual ke PT. PLN. Harga pembelian listrik ditentukan sebesar USD 13,35 cent/KwH dengan kapasitas 20 mW serta bantuan subsidi dari APBN sebesar Rp500.000 per ton sampah terhadap biaya pengelolaan sampah.

Kesuksesan Fasilitas WtE di Negara Lainnya

Data dari UNEP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Jepang, Cina, dan Perancis merupakan 3 negara dengan fasilitas waste-to-energy terbanyak di dunia.

Saat ini, Jepang tengah memperbanyak proses gassification untuk mengubah sampah menjadi energi, di mana negara-negara lainnya masih mengandalkan teknik insinerasi konvensional. Nippon Steel Engineering, salah satu perusahaan Jepang yang telah membangun kurang lebih 50 fasilitas WtE menggunakan gassification bahkan telah mengimplementasikan teknik Direct Melting System (DMS). Mereka berhasil mengurangi jumlah material residu fasilitas WtE Jepang dari 15% menjadi 3%.

Perkembangan fasilitas Waste to Energy yang cukup pesat di Jepang tidak lepas dari dukungan regulasi. Jepang menjadi negara yang cukup keras perihal pengelolaan sampah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan rencana manajemen sampah selama 20 tahun ke depan. Mereka juga wajib mengelola sampah secara mandiri. Pengangkutan sampah dengan rute panjang dilarang keras. 

Selain Jepang, Singapura adalah contoh negara yang cukup maju dalam pengadaan fasilitas WtE. Meski luas wilayahnya lebih kecil dibanding Jakarta, namun menurut data, timbulan sampah Singapura naik 7 kali lipat dari 1.260 ton di 1970 hingga 8.741 di 2021. Dan hanya ada satu-satunya TPA, yakni Semakau Landfill, yang beroperasi di sana.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura membangun 4 fasilitas WtE di Singapura yang akan membantu mengkonversi 90% sampah padat menjadi 2% energi listrik nasional. Minimnya lokasi TPA merupakan salah satu alasan mengapa fasilitas WtE dibutuhkan untuk mengendalikan dampak negatif dari timbulan sampah. 

Pengurangan Sampah Seharusnya Solusi Utama

Kesuksesan negara-negara pengguna fasilitas Waste to Energy tentunya dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pembangunan PLTSa di 12 kota. Akan tetapi, dalam faktanya permasalahan sampah di Indonesia tidak begitu saja dapat selesai setelah PLTSa terbangun.

Kekhawatiran pun muncul terkait langkah besar pemerintah melalui peraturan tersebut. Beberapa diantaranya adalah dampak kesehatan, lingkungan, dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat. 

waste to energy di indonesia
Hirarki pengelolaan sampah

Penting untuk diingat bahwa ada tingkatan/hierarki dalam pengelolaan sampah yang perlu diterapkan. Tervisualisasi melalui bentuk piramida terbalik seperti gambar di atas. Di mana hal utama yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah reduction (pengurangan).

Pengurangan sampah menjadi “golden standard” dalam melakukan pengelolaan sampah. Dengan mengurangi pembentukan sampah, kita mengurangi beban pemrosesan dan dampak lingkungan yang terkait dengan sampah. Ini adalah langkah cerdas untuk meminimalkan dampak akibat sampah sejak awal.

Sedangkan WtE berada di tahapan ke-4 dalam hierarki pengelolaan sampah yaitu atau tahap recovery. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan ekstraksi material dari sampah untuk digunakan sebagai bentuk sumber energi alternatif lain.

Meski manfaatnya besar, namun ada banyak proses yang perlu dilakukan dalam tahap recovery. Oleh karena itu lah mengapa usaha pengurangan sampah (reduce) lebih penting digaungkan dibanding dengan Waste to Energy itu sendiri. 

PLTSa Butuh Banyak Resources

Selain melihat hierarki pengelolaan sampah, tantangan Waste to Energy di Indonesia cukup besar terutama dari kebutuhan resources yang banyak. Mulai dari financial resources atau pembiayaan sampai human resources atau sumber daya manusia perlu diperhatikan dengan matang.

Kedua tantangan ini sering ditemukan dalam pengelolaan WtE di negara berkembang. Salah satunya seperti yang terjadi di India, di mana sudah ada 5 WtE yang tidak lagi beroperasi hingga tahun 2022.

Minimnya bantuan dana dari pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola WtE yang telah dibuat, ditambah dengan jumlah ahli dan pekerja yang minim menjadi masalah utama yang menghambat pengoperasian WtE. Dengan persamaan geografis dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, permasalahan WtE di India besar kemungkinan dapat terjadi juga di Indonesia.

Sayangnya, beberapa masalah terkait Waste to Energy juga telah terjadi saat ini di Indonesia. Seperti, kurangnya dukungan pembiayaan dan juga kondisi surplus energi namun permintaan pasar kurang. Saat ini skema pembiayaan dari pengelolaan sampah adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, KPBU merupakan bentuk proyek pembiayaan dimana untuk memperoleh biaya modal yang optimal umumnya porsi pinjaman dari kreditur mendominasi hingga mencapai 80%.

PLTSa Juga Harus Bankable

Proyek Waste to Energy tidak hanya berfokus untuk memberikan pengembalian dana kepada investor. Dalam konteks Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), agar proyek Waste to Energy terbilang layak maka juga harus bisa menarik pinjaman atau bankable.

Kerjasama yang terjalin dalam proyek Waste to Energy bisa melalui badan usaha yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. PLTSa Benowo di Surabaya bekerjasama dengan PT Sumber Organik (SO) sebagai pengelola.

Kerjasama ini didasari oleh efektivitas yang diperlukan Pemkot Surabaya dalam pengelolaan PLTSa. Lain pula untuk kerjasama WtE yang terjalin di Tangerang. Oligo Infrastructure Group (OIG), yang memiliki afiliasi investor dengan TAEL Partner Ltd dari Singapura, berperan dalam proses teknis pembuatan WtE bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tangerang. 

waste to energy di indonesia
Rencana pembangunan ITF Sunter [Sumber: DLH DKI Jakarta]

Akan tetapi penting untuk dingat bahwa memilih mitra pembangunan WtE perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Agar terhindar dari permasalahan yang berakibat pada terhentinya proyek secara mendadak. Seperti yang terjadi di Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang hingga saat ini masih terhenti pembangunannya.

PLTSa Bukan Solusi Semua Jenis Sampah

Melakukan operasional yang berkelanjutan dalam memasok energi berbasis teknologi dari sampah di Indonesia merupakan tugas yang perlu upaya besar.

Salah satu kendalanya adalah komposisi sampah organik yang masih cukup tinggi sekitar 53,14%. Sehingga, memiliki kandungan air relatif tinggi yang berpotensi menurunkan net energi atau malah berpotensi membutuhkan energi lebih banyak dari yang dihasilkan (net energi negatif)

Upaya yang tepat untuk memanfaatkan sampah organik adalah dengan mengubahnya menjadi biometan melalui proses anaerobic digestion. Biometan yang dapat dimurnikan menjadi bioCNG merupakan alternative terbaru untuk mengkonversi sampah organik menjadi biometan yang dimurnikan.

Sebelum mengejar pembangunan 12 PLTSa di Indonesia, analisa mendalam, baik secara jenis sampah, skema pembiayaan, serta teknologi perlu dilakukan untuk memastikan PLTSa benar-benar bisa menjadi solusi.

Pada dasarnya, mengurangi dan mendaur ulang sampah tetap menjadi solusi terbaik untuk menjaga keberlanjutan yang sesuai dengan konsep circular economy. PLTSa hanyalah solusi pendamping untuk mengendalikan dampak negatif yang tidak tertangani oleh usaha 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Aprilia Harera

Solid Waste Management Consultant Waste4Change

Aprilia merupakan salah satu tim konsultan senior yang telah membantu banyak klien menjalankan proyek persampahan secara berkelanjutan.

Related Post